Mengenal Radio Republik Indonesia atau RRI

Mengenal Radio Republik Indonesia atau RRI – Sobat WacaBerita. Siapa yang tak asing dengan slogan “Sekali di Udara Tetap di Udara”?
Ya, itulah slogan terkenal yang merupakan bagian penting dari sebuah lembaga penyiaran bernama Radio Republik Indonesia atau RRI.

Nah Sobat, kali ini wacaberita akan memberikan informasi seputar Radio Republik Indonesia yang terangkum dari berbagai sumber.

Mengenal Radio Republik Indonesia (RRI)

Radio Republik Indonesia (RRI) adalah jaringan radio dan televisi publik berskala nasional di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio. RRI, bersama dengan TVRI (Televisi Republik Indonesia), berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus perusahaan/lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara itu setelah LKBN Antara. RRI kini menjalankan 4 jaringan radio dengan stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia, siaran radio internasional, saluran televisi, serta portal daring.

Dasar Berdirinya RRI

Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk “badan hukum yang didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah “memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ikrar Tri Prasetya RRI

Berbeda dengan lembaga penyiaran publik lainnya seperti TVRI dan lembaga penyiaran publik lokal, RRI telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Struktur Organisasi RRI Periode 2021-2026

RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang terdiri dari unsur publik, pemerintah dan RRI.

Adapun Dewan Pengawas LPP RRI untuk Periode 2021-2026 yang disahkan oleh DPR, disusun sebagai berikut:

• Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (unsur masyarakat)
• Ederiman Butar Butar (unsur pemerintah)
• M Rini Purwandari (unsur masyarakat),
• Mohamad Kusnaeni (unsur masyarakat)
• Mohammad Rohanudin (unsur RRI)

Dewan Pengawas yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran.

Adapun Dewan Direksi LPP RRI untuk Periode 2021-2026 disusun sebagai berikut:

Direktur Utama : I Hendrasmo
Direktur Program dan Produksi : Mistam
Direktur Teknologi dan Media Baru : Muhamad Sujai
Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha : Yonas Markus Tuhuleruw
Direktur SDM dan Umum : Dedi Suparman
Direktur Keuangan : Muhammad Fauzan
Selain dari dua dewan tersebut, adapula kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe A, Kepala Stasiun Penyiaran Tipe B, dan Kepala Stasiun Penyiaran Tipe C.

Sumber Dana Radio Republik Indonesia (RRI)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sumber pendanaan RRI dapat berasal dari iuran penyiaran, APBN, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Usaha lain tersebut, yang saat ini digabungkan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2020, meliputi jasa digitalisasi penyiaran (iklan di situs web), jasa sertifikasi wartawan radio, jasa penggunaan sarana dan prasarana (sewa tempat di pemancar dan lahan aset), jasa produksi acara, dan royalti produksi acara. Meskipun demikian, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat belum diatur secara spesifik.

Di tahun 2020, menurut Lampiran Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah, semula anggaran LPP Radio Republik Indonesia sebesar 1,313 triliun rupiah. Namun, karena ada penyesuaian anggaran akibat pandemi Covid-19, maka anggaran diubah menjadi 1,075 triliun rupiah

Penutup : Radio Republik Indonesia

Demikian Sobat Wacaberita artikel tentang Radio Republik Indonesia. Semoga bermanfaat!